Pungutan Liar Berlabel Perpisahan: Mengapa Guru Selalu Jadi Sasaran Tembak Saat Sekolah Menagih Biaya Wisuda?

Isu pungutan liar (pungli) berkedok biaya perpisahan atau wisuda telah menjadi polemik tahunan yang memicu ketegangan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, guru sering kali menjadi « sasaran tembak » atau pihak yang paling disalahkan, meskipun keputusan tersebut biasanya melibatkan komite sekolah dan yayasan.

Berikut adalah analisis kritis mengapa guru selalu berada di posisi sulit dalam pusaran biaya perpisahan sekolah:

1. Guru sebagai « Wajah » Terdepan Instansi

Meskipun kebijakan biaya perpisahan sering kali diputuskan dalam rapat Komite Sekolah, gurulah yang berinteraksi langsung dengan siswa dan wali murid setiap hari.

• Eksekutor Penagihan: Guru kelas atau wali kelas biasanya ditugasi untuk mengingatkan siswa tentang administrasi, termasuk biaya perpisahan. Hal ini membuat orang tua merasa bahwa guru itulah yang « menagih », padahal guru hanya menjalankan perintah administratif.

• Ketidakjelasan Alur Dana: Banyak orang tua yang tidak memahami perbedaan peran antara Guru (pendidik), Komite Sekolah (perwakilan wali murid), dan Kepala Sekolah (manajer). Akibatnya, segala bentuk keluhan finansial dialamatkan kepada guru sebagai representasi sekolah yang paling mudah dijangkau.

2. Paradoks « Wisuda » yang Tidak Substansial

Kritik tajam muncul karena tren wisuda kini merambah hingga tingkat TK dan SD, lengkap dengan toga dan prosesi mewah yang menyerupai perguruan tinggi.

• Beban Ekonomi vs. Seremonial: Bagi banyak keluarga, biaya wisuda yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah dianggap sebagai pemborosan. Saat beban ekonomi terasa berat, guru yang mensosialisasikan acara ini dipandang tidak memiliki empati terhadap kondisi finansial wali murid.

• Proyek Tahunan: Ada kecurigaan dari masyarakat bahwa biaya perpisahan adalah « proyek » untuk mencari keuntungan tambahan bagi oknum sekolah. Guru, sebagai bagian dari ekosistem tersebut, ikut terkena stigma sebagai penikmat dana hasil pungutan tersebut.

Dinamika Biaya Perpisahan: Siapa Melakukan Apa?

3. Guru yang Terjepit di Antara Loyalitas dan Aturan

Banyak guru sebenarnya merasa keberatan dengan biaya perpisahan yang tinggi, namun mereka berada dalam posisi dilematis.

1. Ketidakberdayaan terhadap Pimpinan: Guru honorer atau guru yang belum memiliki posisi kuat sering kali tidak berani memprotes kebijakan Kepala Sekolah atau Yayasan yang menginginkan acara perpisahan megah demi « branding » sekolah.

2. Solidaritas Teman Sejawat: Terkadang, dana perpisahan digunakan untuk memberi kenang-kenangan atau « uang perpisahan » bagi guru yang purna tugas. Hal ini membuat guru lain merasa canggung untuk menolak pungutan tersebut karena menyangkut tradisi internal mereka.

4. Efek « Viral » dan Kriminalisasi Opini

Di era media sosial, komplain satu orang tua bisa dengan cepat menjadi bola salju yang menyerang profesi guru secara umum.

• Generalisasi Kasus: Kasus pungli di satu sekolah sering kali digeneralisasi seolah-olah semua guru di Indonesia adalah « tukang palak ».

• Media yang Tidak Berimbang: Berita sering kali menyoroti nominal pungutan tanpa menggali siapa sebenarnya arsitek di balik anggaran tersebut. Guru, yang tidak memiliki tim humas pribadi, akhirnya menjadi korban penghakiman massa secara digital.

5. Solusi: Mengembalikan Perpisahan pada Esensi

Untuk memutus rantai « sasaran tembak » ini, diperlukan perubahan fundamental:

• Transparansi Mutlak di Tangan Komite: Seluruh pengelolaan dana harus dikelola 100% oleh Komite Sekolah tanpa keterlibatan tangan guru dalam pengumpulan uang tunai.

• Sederhanakan Acara: Sekolah harus mulai meninggalkan budaya wisuda mewah dan kembali ke acara perpisahan sederhana di lingkungan sekolah yang lebih bermakna dan hemat biaya.

• Ketegasan Dinas Pendidikan: Larangan pungutan harus diikuti dengan sanksi bagi Kepala Sekolah, sehingga beban « penolakan » tidak diletakkan di pundak guru secara individu.

Kesimpulan

Menjadikan guru sebagai sasaran amuk atas biaya perpisahan adalah alamat yang salah. Guru adalah pendidik, bukan penagih utang atau penyelenggara acara (event organizer). Selama sistem pendidikan kita masih membiarkan sekolah mengejar gengsi seremonial di atas kemampuan ekonomi masyarakat, maka guru akan terus menjadi « tumbal » dari kebijakan-kebijakan administratif yang tidak populer.

Menurut Anda, apakah sebaiknya acara perpisahan sekolah dilarang total secara nasional untuk menghindari praktik pungli, atau tetap diperbolehkan selama dilaksanakan secara gratis di aula sekolah masing-masing?