Evaluasi e-Kinerja Berkala: Instrumen peningkatan mutu atau cara halus memangkas tunjangan guru secara sistematis?

Fenomena Evaluasi e-Kinerja Berkala kini menjadi momok baru dalam ekosistem pendidikan. Di satu sisi, pemerintah mempromosikannya sebagai upaya digitalisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan mutu pendidik. Namun, di sisi lain, banyak praktisi pendidikan yang mencurigai sistem ini sebagai « pisau administratif » yang dirancang untuk memperketat keran anggaran tunjangan dengan cara yang sangat halus dan terukur secara sistematis.

Berikut adalah bedah kritis mengenai dualisme e-Kinerja: apakah ia sebuah instrumen mutu atau sekadar alat efisiensi anggaran?

1. Instrumen Mutu atau « Tirani Centang Hijau »?

Secara teoretis, e-Kinerja bertujuan untuk memetakan beban kerja guru secara transparan. Namun, dalam implementasinya, terjadi pergeseran fokus yang mengkhawatirkan:

• Formalitas Digital: Kualitas mengajar yang bersifat kualitatif (kedekatan emosional dengan siswa, inspirasi, dan pembentukan karakter) sulit diukur oleh algoritma. Akibatnya, e-Kinerja lebih banyak merekam aktivitas administratif ketimbang efektivitas pedagogik.

• Keseragaman yang Kaku: Sistem ini memaksa semua guru masuk dalam standar yang sama. Guru yang kreatif namun lemah dalam administrasi digital bisa dianggap berkinerja rendah, sementara guru yang pandai menyusun laporan (meski jarang mengajar secara maksimal) mendapatkan nilai sempurna.

2. Cara Halus Memangkas Tunjangan secara Sistematis

Kecurigaan bahwa e-Kinerja adalah alat pemangkas anggaran bukan tanpa dasar. Sistem ini menciptakan « pintu gerbang » baru bagi pencairan tunjangan (seperti TPG atau TPP):

• Sinkronisasi yang Menjebak: Tunjangan kini sering kali dikunci oleh status di e-Kinerja. Jika ada satu elemen dokumen yang belum terunggah atau tidak disetujui atasan dalam batas waktu tertentu, sistem secara otomatis akan « mengunci » hak keuangan guru.

• Efisiensi lewat Red Tape: Dengan memperumit prosedur pelaporan, negara secara statistik bisa menunda atau bahkan membatalkan pembayaran tunjangan bagi mereka yang gagal memenuhi target administratif yang berbelit—sesuatu yang jauh lebih mudah dilakukan lewat sistem digital dibandingkan sistem manual.

Perbandingan: Harapan Mutu vs. Realitas Administratif

3. Matinya Otonomi Profesional Guru

e-Kinerja menciptakan pengawasan mikro (micromanagement) yang merenggut kedaulatan guru:

1. Ketergantungan pada Atasan: Nilai e-Kinerja sangat bergantung pada persetujuan kepala sekolah/pengawas. Hal ini berisiko menciptakan budaya « asal bapak senang » (yes-man), di mana integritas profesional guru dikalahkan oleh kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan administratif demi amannya tunjangan.

2. Hilangnya Fleksibilitas: Mengajar adalah kerja yang cair. Namun, e-Kinerja menuntut rencana aksi yang kaku dan sering kali tidak relevan dengan dinamika mendadak di dalam kelas.

4. Efek Domino: Lahirnya « Guru Administrator »

Jika sistem ini terus dipertahankan tanpa evaluasi mendalam, dampaknya akan permanen terhadap kualitas SDM bangsa:

• Prioritas yang Tertukar: Guru akan lebih rajin memotret kegiatan (sebagai bukti fisik) daripada melakukan pendampingan kepada siswa yang kesulitan belajar.

• Krisis Kejujuran: Tekanan untuk selalu terlihat « berkinerja » mendorong munculnya praktik copy-paste laporan atau manipulasi data kegiatan demi memenuhi kuota poin di aplikasi.

5. Kesimpulan: Butuh Reformasi e-Kinerja

Digitalisasi tidak boleh menjadi alat untuk memperumit hidup para pendidik. Agar e-Kinerja benar-benar menjadi instrumen mutu, beberapa hal harus diperbaiki:

• Pemisahan Administrasi dan Hak Keuangan: Hak atas tunjangan profesi yang sudah bersertifikasi tidak boleh digantungkan sepenuhnya pada kerumitan pelaporan harian yang bersifat teknis.

• Penyederhanaan Indikator: Fokus pada beberapa indikator kunci yang benar-benar mencerminkan kemajuan belajar siswa, bukan tumpukan foto dan dokumen PDF.

• Penghargaan atas Integritas: Sistem harus mampu mendeteksi keberagaman cara mengajar, bukan sekadar menyeragamkan laporan dalam satu pola algoritma yang dingin.

Evaluasi e-Kinerja saat ini tampak lebih seperti « benteng birokrasi » untuk menyaring siapa yang paling tahan banting secara administratif, daripada instrumen sejati untuk mengukur siapa yang paling hebat dalam mendidik.

Menurut Anda, apakah sistem ini sengaja dibuat rumit agar sebagian anggaran tunjangan tidak terserap setiap tahunnya, ataukah ini memang murni ketidaktahuan pembuat kebijakan tentang realitas beban kerja guru di lapangan?